admin
Sumber : CNBC
Jakarta – PT Pertamina akhirnya menerima pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rupiah 132,44 triliun dari pemerintah. Sebagian besar transferan itu merupakan pembayaran dana kompensasi untuk BBM tahun 2023.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati merinci sebesar Simbol Rupiah 82,73 triliun merupakan pembayaran untuk dana kompensasi BBM triwulan I sampai III 2023, sementara sebanyak Rupiah 49,14 triliun untuk tahun 2022 juga Simbol Rupiah 569 miliar untuk 2021.
Dia menyatakan dana yang dimaksud merupakan kompensasi selisih harga jual jual formula juga nilai jual eceran di area SPBU berhadapan dengan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar lalu Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite yang tersebut nilainya telah terjadi direview oleh Inspektorat Kementerian Keuangan RI (Itjen Kemenkeu).
“Dana kompensasi sudah ada masuk kas perseroan serta ini merupakan wujud dukungan penuh otoritas terhadap Pertamina untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi, memperkuat working capital dan juga memperbaiki rasio- rasio keuangan perusahaan.” ujar Nicke pada keterangan tertulis, Kamis (4/1/2024).
Nicke juga mengaresiasi dukungan penuh pemerintah terhadap Pertamina pada menjaga keberlangsungan pendistribusian BBM, termasuk menjalankan acara BBM Satu Harga.
Pertamina menghadirkan warga untuk mengapresiasi pemerintah yang digunakan terus melindungi daya beli dengan menyediakan BBM Bersubsidi, yaitu JBT Solar serta JBKP Pertalite, dengan mengonsumsi BBM secara bijak dan juga mulai mengonsumsi BBM yang mana lebih besar ramah lingkungan sebagai salah satu bentuk dukungan rakyat untuk otoritas dan juga bentuk perhatikan publik terhadap lingkungan dengan turut mengempiskan tingkat polusi udara.
Lebih lanjut, Nicke mengungkapkan Pertamina akan terus berupaya agar penyaluran BBM bersubsidi dapat dikonsumsi oleh pihak-pihak yang berhak. Upaya-upaya yang dimaksud antara lain pengaplikasian teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi dalam SPBU-SPBU secara real time.
“Pertama, acara penguatan sarana juga prasarana digitalisasi di area SPBU. Hasilnya semakin sejumlah SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, sehingga memudahkan monitoring serta pengawasan,” kata Nicke.
Kedua, Pertamina mengembangkan alert system yang digunakan mengirimkan exception signal yang dimaksud dimonitor segera oleh command center Pertamina dan juga ditindaklanjuti oleh kelompok di tempat lapangan.
Exception signal ini mengirimkan data kegiatan tak wajar, pada antaranya pengisian solar di tempat melawan 200 liter untuk satu kendaraan bermotor pada hari yang tersebut sama, pengisian BBM bersubsidi dengan tidak ada memasukkan nopol kendaraan, kemudian lain sebagainya.
 Foto: dok Pertamina Patra NiagaPertamina Patra Niaga |
Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah lama berhasil menghurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 jt atau sekitar Simbol Rupiah 3,04 triliun.
Ketiga, Pertamina terus meningkatkan kerja sejenis dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan kemudian penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang dimaksud bukan sesuai peruntukannya.
Keempat, Pertamina menggalakkan warga mendaftar Inisiatif Subsidi Tepat via website untuk mengidentifikasi konsumen yang berhak lalu memonitor konsumsi berhadapan dengan JBT Solar dan juga JBKP Pertalite.
Di samping itu, Pertamina juga terus melakukan efisiensi biaya operasional, baik di dalam tingkat Holding maupun Subholding. Sampai dengan November 2023, realisasi kegiatan efisiensi biaya di dalam Pertamina Group sudah pernah mencapai US$ 984,17 jt atau sekitar Mata Uang Rupiah 14,99 triliun.
Nilai Subsidi 2023
Kementerian Keuangan mencatat belanja subisidi, baik BBM, LPG, listrik hingga pupuk mencapai Simbol Rupiah 269,6 triliun pada akhir 2023. Skor ini naik 6,85% dibandingkan tahun lalu, Rupiah 252,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan peningkatan terjadi lantaran kenaikan subsidi non-energi, yakni subsidi pupuk lalu bunga KUR. “Dari sisi jumlah agregat belanja subsidi Mata Uang Rupiah 269,6 triliun, naik sedikit dari tahun lalu 2022. Ini adalah subsidi tidak kompensasi,” tegas Sri Mulyani pada konferensi pers APBN KITA, Selasa (2/1/2024).
Adapun, di dalam sisi subsidi energi, Kemenkeu mencatatkan realisasi belanja subsidi BBM dan juga LPG 3 Kg mencapai Simbol Rupiah 95,6 triliun atau turun sebesar 17,3%. Sementara itu, subsidi listrik sepanjang 2023 mencapai Rupiah 68,7% atau bertambah 22,2%.
Penurunan subsidi energi, khususnya BBM juga LPG, ini disebabkan oleh sebagian kebijakan. Untuk LPG, perubahan struktural distribusi yang digunakan lebih besar tepat sasaran per 1 Maret 2023 memberikan partisipasi besar. Kemudian, registrasi konsumen melalui MyPertamina juga pembatasan pembelian BBM bersubsidi juga memberikan dampak.
Artikel Selanjutnya Lelang 60 Royal Enfield dalam Kantor Sri Mulyani Laku Rp5,83 M
Sumber : CNBC
GIPHY App Key not set. Please check settings