Rekening Penampungan Sebagai Solusi Pengganti Bank Garansi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penyelenggaraan APBN dimulai dari awal Januari sampai dengan akhir Desember setiap tahunnya. Artinya, APBN berlaku selama satu tahun, dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Sehingga, alokasi belanja APBN yang tersebut misalnya sudah pernah ditetapkan pada tahun 2023, tiada dapat direalisasikan pasca 31 Desember 2023.

Lalu, bagaimana dengan pekerjaan yang mana sesuai kontrak, namun baru diselesaikan pada tanggal 31 Desember sedangkan batas pengajuan permintaan pembayarannya adalah tanggal 21 Desember? Kapan harus dibayar atau dicairkan dananya? Kapan satker harus mengajukan permintaan pembayaran untuk KPPN? Dalam konteks periode tahun anggaran, tidak ada sanggup dihindari adanya titik kritis terkait pergantian tahun anggaran.

Di tahun-tahun sebelumnya, untuk pengajuan pembayaran ke KPPN untuk pekerjaan yang dimaksud kontraknya berakhir 31 Desember, maka satuan kerja wajib menyampaikan asli Bank Garansi ke Kantor Pelayanan Perbendaharan Negera selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di tempat area sebagai jaminan tertoreh yang diberikan bank untuk penyedia barang juga jasa.

Mengenai definisinya sendiri, Bank garansi merupakan sebuah jaminan tertoreh yang diberikan bank terhadap nasabahnya. Bank di hal ini berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan pengguna merupakan pihak yang dimaksud dijamin.

Biasanya prasarana jaminan yang diberikan meliputi Letter of Credit (L/C) untuk impor, L/C pada negeri, dan juga shipping guarantee. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa bank garansi adalah agunan atau jaminan pembayaran yang digunakan diberikan terhadap pihak penerima agunan, apabila pihak yang tersebut dijamin bukan memenuhi kewajibannya.

Dalam penyelenggaraan infrastruktur jaminan tersebut, umumnya melibatkan tiga pihak dalam dalamnya. Pihak pertama merupakan pihak penjamin yang merupakan bank untuk menerbitkan jaminan terhadap nasabahnya. Pihak selanjutnya adalah pihak terjamin yang merupakan nasabah.

Pihak terjamin merupakan pihak yang mana mengajukan juga memproduksi permohonan terkait jaminan melalui bank. Pihak ketiga merupakan penerima jaminan yang akan menerima jaminan dari pengajuan klien oleh bank. Penerima jaminan mempunyai hak untuk menerima jaminan di bentuk ganti melawan adanya wanprestasi berdasarkan kesepakatan yang dimaksud telah dibuat oleh pihak terjamin.

Dalam pelaksanaan anggaran dalam tahun 2022 yang tersebut lalu, terjadi peningkatan jumlah agregat Bank Garansi yang mana dikelola dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun di area pada waktu yang digunakan sejenis nilai Bank Garansi mengalami penurunan. Penurunan ini ditengarai dikarenakan tahun 2021 merupakan puncak pandemi Covid-19, keterbatasan mobilitas mengakibatkan tambahan berbagai pekerjaan yang dimaksud terlambat penyelesaiannya, hal ini tercermin dari besarnya nilai Bank Garansi yang dimaksud digunakan.

Berdasarkan data yang diolah dari Ditjen Perbendaharan, di area tahun 2022, Bank Mandiri menjadi bank penerbit bank garansi terbanyak dengan 2000 bank garansi dengan nilai terbesar juga di dalam bilangan bulat 4.432 Milyar Rupiah.
Adapun data penyelenggaraan serta nilai dari Bank Garansi per bank penerbit sebagaimana pada bawah ini.

Foto: Pengaplikasian Bank Garansi Pada Akhir Tahun Anggaran. (Dok. Istimewa)

Foto: Kuantitas Bank Garansi Pada Akhir Tahun Anggaran (Milyar Rupiah). (Dok. Istimewa)

Sedangkan berdasarkan per Kementerian/Lembaga, Kementerian PUPR menjadi kementerian yang mana terbanyak menggunakan bank garansi sebesar 1067 juga terbesar nilainya dalam hitungan 2.547 miliar rupiah.

Adapun 10 besar per kementerian ditunjukkan data dalam bawah ini.

Foto: 10 Besar Pemanfaatan Bank Garasi Setiap Kementerian/Lembaga. (Dok. Istimewa)]

Namun demikian, mekanisme pemakaian Bank Garansi ini meskipun telah dilaksanakan cukup lama serta telah dilakukan dijalankan berbagai penyempurnaan, belum dapat menghilangkan risiko terlambat pencairan Bank Garansi atau bahkan tidak ada dapat dicairkan bank garansi. Hal ini tentunya berpotensi untuk hilang/berkurangnya uang negara.

Untuk itu, pada tahun 2023 ini, pada rangka pelaksanaan anggaran di area akhir tahun dan juga menjaga prinsip pembayaran melawan beban APBN dilaksanakan pasca barang/jasa diterima, perlu diadakan penyempurnaan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran yang digunakan tahun-tahun sebelumnya menggunakan bank garansi sebagai jaminan.

Adapun kebijakan yang tersebut diambil sebagai pengganti pengaplikasian bank garansi adalah dengan menggunakan tabungan penampungan. Mekanisme tabungan penampungan tambahan mencerminkan belanja negara yang mana efektif dan juga pengelolaan Kas Negara yang efisien dan juga prudent.

Ke depan, dengan penyelenggaraan akun penampungan ini, akan berbagai sekali faedah yang tersebut akan diperoleh. Manfaat yang dimaksud antara lain menjaga prinsip periodisitas anggaran, menjaga prinsip pengeluaran negara dimana pembayaran dijalankan pasca barang atau jasa diterima, menghurangi risiko kerugian negara akibat bank garansi gagal dicairkan dikarenakan bank garansi palsu ataupun terlambat diklaim, serta terdapat peluang pendapatan negara melawan pengelolaan sisa dana di dalam Rekening Escrow.

Dari sisi Kementerian/Lembaga, khasiat yang mana diperoleh yaitu menghindari keterburu-buruan di proses serah terima barang atau jasa sehingga SOP serah terima barang atau jasa dapat dijalankan dengan baik kemudian dapat menghemat waktu juga tenaga untuk mengkonfirmasi keaslian/keabsahan dari bank garansi tersebut.

Kemudian dari sisi penyedia barang atau jasa, faedah yang tersebut diperoleh yaitu penyedia barang atau jasa terbebaskan dari beban pembuatan bank garansi sebagai kewajiban pembayaran fee/penyediaan jaminan pembayaran premi.

Tentu penerapan mekanisme baru ini akan membutuhkan usaha yang lebih lanjut agar dapat berjalan dengan sempurna. Namun, sekali lagi untuk kemudian menjaga prinsip pembayaran menghadapi beban APBN dilaksanakan setelahnya barang/jasa diterima, tentunya sinergi antara Kementerian Keuangan di hal ini Ditjen Perbendaharaan kemudian seluruh Kementerian/Lembaga sangat diperlukan sehingga pelaksanaan anggaran di area akhir tahun 2023 ini dapat berjalan dengan baik, prudent kemudian tepat waktu.

Sumber: CNBC