in

Perencanaan Perlindungan serta Usulan Pembatalan Belanja Alutsista

Perencanaan Perlindungan dan juga Usulan Pembatalan Belanja Alutsista

Keputusan Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet terbatas dalam Istana Bogor pada 28 November 2023 mengenai anggaran pertahanan sekarang ini telah dilakukan memiliki dampak segera di pengadaan sistem senjata yang dimaksud dibiayai oleh skema Pinjaman Luar Negeri (PLN).

Meskipun kegiatan pembangunan kekuatan masih secara resmi dinamakan Minimum Essential Force (MEF), namun pada praktiknya pengadaan peralatan pertahanan lebih lanjut condong terhadap pembelian secara besar-besaran.

Salah satu parameternya adalah pembaharuan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2020-2024 sebanyak empat kali sejak 2020. Perubahan terakhir pada Mei 2023 menjadikan alokasi PLN menjadi US$ 34,4 miliar dari sebelumnya US$ 25,7 miliar.

Rapat di area Istana Bogor memunculkan kebijakan presiden untuk memveto alokasi US$ 34,4 miliar serta kembali ke pembaharuan ketiga Blue Book, yakni US$ 25,7 miliar. Walaupun demikian, rapat yang dimaksud memutuskan bahwa acuan belanja pertahanan lewat skema PLN adalah US$ 25,004 miliar yang mana merupakan nilai keseluruhan Penetapan Informan Pendanaan (PSP) yang dimaksud sudah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sejak April 2021 sampai April 2023.

Menindaklanjuti kebijakan rapat itu, pada awal Desember 2023, Kementerian Perlindungan sudah pernah mengajukan permohonan pembatalan belasan PSP sekaligus mengusulkan PSP baru yang tersebut alokasinya berasal dari banyak PSP yang digunakan dibatalkan.

Diusulkan dua acara sangat prioritas untuk menerima PSP, yaitu perolehan kapal fregat sejenis FREMM lalu kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) dengan nilai total adalah US$ 1,5 miliar yang tersebut diharapkan didapatkan dari pembatalan 16 kegiatan pengadaan dengan nilai keseluruhan melebihi US$ 1,5 miliar. Apa dampak segera dari usulan pembatalan PSP dengan nilai total melebihi US$ 1,5 miliar bagi pembelian peralatan pertempuran hingga 2024?

TNI Angkatan Laut mengalami pembatalan 14 kegiatan belanja yang digunakan telah dilakukan mendapatkan PSP demi mendapatkan kapal peperangan buatan Italia. Di antara acara pembelian yang mana diusulkan pembatalan PSP oleh Kementerian Keamanan adalah pengadaan kapal MRTP selama Turki, selain rencana modernisasi beberapa jumlah peralatan tempur Korps Marinir. Sedangkan TNI Angkatan Atmosfer dan juga Mabes TNI masing-masing mempunyai satu kegiatan pengadaan yang mana diusulkan untuk dibatalkan.

Kementerian Defense pada Januari 2023 telah menerima PSP sebesar US$ 800 jt untuk pembelian pesawat Airborne Early Warning (AEW). Selanjutnya di Daftar Kegiatan Khusus (DKK) Tahun 2023 untuk Kementerian Defense yang mana diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas, diusulkan tambahan alokasi PLN sebesar US$800 bagi inisiatif pesawat AEW.

Demi acara pengambilalihan kapal konflik buatan Fincantieri, PSP kegiatan pesawat AEW diusulkan agar dibatalkan. Sebagai akibatnya, TNI Angkatan Atmosfer kembali harus menahan impian mengoperasikan pesawat peringatan keras dini pada ketika terdapat kecenderungan Indonesia akan mengakuisisi pesawat AEW yang digunakan mengadopsi platform digital Boeing B737NG.

Kehadiran pesawat AEW sesungguhnya sangat diperlukan oleh TNI Angkatan Atmosfer guna meningkatkan situational awareness dan juga bukan semata bergantung pada radar pertahanan udara yang digunakan berbasis pada daratan. Negara-negara di tempat sekitar Indonesia seperti Singapura lalu Australia sejak lama telah lama menjadi operator pesawat AEW, dalam mana pesawat peringatan keras dini yang dimaksud dapat membantu situational awareness pesawat tempur yang digunakan sedang beroperasi.

Saat ini armada jet tempur Indonesia belaka mengandalkan pada data dan juga informasi yang dimaksud diberikan radarnya sendiri juga radar pertahanan udara yang dimaksud berbasis di dalam daratan untuk situational awareness, sehingga menjadi salah satu kekurangan Indonesia dibandingkan negara-negara lain di dalam sekitarnya.

Pagu PLN untuk belanja pertahanan hingga 2024 adalah US$ 25,004 miliar memberikan konsekuensi pula pada rencana perolehan 42 Rafale buatan Dassault Aviation. Walaupun acara pengadaan jet tempur yang digunakan ditenagai oleh M88 engine tiada terpengaruh oleh usulan pembatalan PSP, namun dipastikan 42 Rafale akan diserahkan terhadap Indonesia mulai 2026 bukan dilengkapi dengan rudal udara ke udara karya MBDA.

Penyebabnya hingga 28 November 2023, Menteri Keuangan belum menerbitkan PSP untuk kegiatan pengadaan rudal udara ke udara bagi Rafale sebesar US$ 230 juta. Sebenarnya Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas telah menerbitkan DKK untuk acara itu, namun Menteri Keuangan belum menyetujui penerbitan PSP hingga rapat kabinet dilaksanakan.

Kegiatan pembelian lain yang terkena dampak dari pagu PSP adalah pembelian dua A400M dari Airbus. Meskipun kontrak pembelian pesawat angkut itu telah efektif sejak akhir 2022, akan tetapi inisiatif sarana serta prasarana pendukung dan juga logistik A400M belum mendapatkan PSP.

Tanpa ada terobosan kebijakan seperti usulan pembatalan PSP lain untuk dialihkan pada kegiatan sarana serta prasarana pendukung serta logistik A400M, boleh jadi pesawat buatan Airbus akan diparkir di dalam apron akibat tak mempunyai hangar yang digunakan sesuai dengan dimensi pesawat tersebut.

Serupa dengan inisiatif pembelian rudal udara ke udara untuk Rafale, sesungguhnya kegiatan sarana juga prasarana juga logistik A400 sudah diusulkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terhadap Menteri Keuangan guna mendapatkan PSP.

Nasib tak bagus dialami pula oleh inisiatif pengadaan F-15EX sebesar US$ 1,6 miliar. Walaupun telah digagas sejak 2021, kegiatan demikian baru tercantum di DRPLN-JM 2020-2024 revisi keempat. Menyusul langkah rapat kabinet terbatas, belum ada usulan penerbitan PSP untuk kegiatan pembelian F-15EX.

Apakah Kementerian Defense akan dapat mewujudkan pembelian F-15EX di dalam era MEF masih menjadi pertanyaan besar, di dalam mana pilihan yang tersebut tersedia adalah membatalkan PSP program-program lain? Lalu, bagaimana proses perencanaan serta pengusulan Blue Book juga turunannya, termasuk PSP, oleh Kementerian Pertahanan?

Baru pada perubahan-perubahan terakhir DPRLN-JM 2020-2024 inisiatif rudal udara ke udara untuk Rafale, sarana kemudian prasarana dan juga logistik A400M kemudian F-15EX tercantum.

Awalnya inisiatif terkait Rafale hanya sekali mencakup pengadaan pesawat belaka tanpa senjata, sedangkan acara A400M senilai US$700 jt semula dirancang untuk pesawat A330 MRTT. Padahal pesawat terbang, baik pesawat tempur maupun pesawat angkut, merupakan suatu sistem yang tersebut harus didukung oleh logistik dan juga persenjataan.

Mengapa kegiatan rudal udara ke udara untuk Rafale kemudian sarana lalu prasarana dan juga logistik A400M tiada dirancang sejak akhir 2021 dan juga atau awal 2022? Bukankah kontrak A400MM sudah ditandatangani pada akhir 2021 juga awal 2022 untuk Rafale?

Mengapa pengadaan subsistem kedua jenis pesawat, sama-sama dengan F-15EX, bukan menjadi prioritas Kementerian Keamanan untuk mendapatkan PSP dari Menteri Keuangan? Memperhatikan secara seksama pola perencanaan pengadaan yang dibiayai oleh PLN, terdapat indikasi kuat bahwa proses perencanaan di dalam Kementerian Keamanan kurang matang kendati kualitas banyak mesin pertempuran yang tersebut akan dibeli tidak ada diragukan.

Sumber: CNBC

Written by admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Rempah juga Sisi Lain Kolonialisme

Rempah juga Sisi Lain Kolonialisme

Bahaya Low-Skilled Labor Trap di dalam di Balik Formalisasi Gig Worker

Bahaya Low-Skilled Labor Trap di dalam Balik Formalisasi Gig Worker