Jakarta – Dua pakar penyelenggaraan ibadah haji terbelah masalah kebijakan panitia kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dimaksud telah dilakukan menetapkan ongkos haji 2024 sebesar Mata Uang Rupiah 93,4 juta. Tarif yang mana belaka berbeda 3 jt dari 2023 itu dinilai baik, tapi penetapan nilai kegunaan masih menyebabkan kekhawatiran.
Ekonom Universitas Gadjah Mada yang dimaksud juga mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu berpendapat harga jual yang dimaksud ditetapkan sebesar Rupiah 93,4 jt telah cukup bagus.
“Sudah cukup bagus, kalau tahun lalu memang benar mengagetkan lantaran tanpa peringatan diusulkan Simbol Rupiah 100 jt kemudian hasilnya Rupiah 90 juta, sekarang Rupiah 105 juta, menjadi Simbol Rupiah 93,4 juta,” kata Anggito disitir pada Senin, (27/11/2023).
Anggito menyatakan kenaikan biaya haji tahun ini dibandingkan tahun ini lebih lanjut disebabkan oleh faktor eksternal, bukanlah internal. Menurut dia, faktor nilai tukar mata uang dan juga kenaikan biaya (inflasi) pada Arab Saudi yang digunakan menjadi pemicu kenaikan ongkos tersebut.
“Kalau saya lihat Rupiah 93,4 jt ini bagaimanapun juga cukup tinggi, tapi itu dikarenakan faktor eksternal tidak internal,” kata dia.
Sebelumnya, panitia kerja yang beranggotakan Kementerian Agama lalu Komisi VIII DPR RI telah lama menyepakati BPIH 2024 sebesar Mata Uang Rupiah 93,4 juta. BPIH hasil panja yang disebutkan nantinya akan dibawa ke Rapat Kerja DPR dengan Menteri Agama yang akan diselenggarakan pada waktu dekat. Hasil kesepakatan ini selanjutnya akan disampaikan untuk Presiden untuk ditetapkan pada bentuk Peraturan Presiden.
Pengamat Haji, Ade Marfuddin menilai ongkos haji tahun depan seharusnya masih sanggup ditekan lebih besar murah. Misalnya untuk ongkos penerbangan, Ade menilai pemerintah serta DPR seharusnya mampu lebih lanjut gencar pada melobi maskapai memberikan nilai yang dimaksud lebih banyak murah. “Kita mampu berupaya agar nilai ini mampu dipangkas lagi,” kata dia.
Selain itu, beliau menyatakan pemerintah seharusnya juga dapat lebih besar berupaya untuk menawar berbagai biaya penyelenggaraan ibadah Haji terhadap Arab Saudi. Dia mengingatkan bahwa Indonesia punya tempat tawar yang digunakan tinggi sebab jumlah total jamaahnya yang digunakan sangat banyak.
“Jumlah jamaah kita kan tidak semata-mata 1 kloter, jumlahnya besar hampir 221 ribu orang. Kenapa kita tiada dapat bargaining position? Dari penerbangan cuma sanggup kalau kita mau,” paparnya.
Di lain sisi, Ade juga menyoroti penetapan Skor Manfaat untuk ibadah haji 2024. Angka Manfaat adalah tambahan dana yang digunakan diberikan terhadap kontestan haji untuk membayar sebagian ongkos hajinya. Biaya ini berasal dari dana setoran awal para kontestan haji yang tersebut kemudian dikelola oleh BPKH. BPIH hasil Panja belum menyepakati Skor Manfaat yang akan diberikan pada pelaksanaan ibadah Haji 2024.
Ade menyampaikan bahwa Skor Manfaat yang dimaksud pada waktu ini dikelola BPKH terus tergerus akibat besarnya hitungan yang tersebut diberikan setiap tahun untuk partisipan Haji. Menurut Ade, Angka Manfaat seharusnya hanya sekali dijadikan stimulus bukanlah sebagai subsidi untuk membiayai haji para jamaah. “Nilai faedah terus-tergerus dengan begitu besar, Kuantitas kegunaan seharusnya cuma dijadikan stimulus saja,” ujar dia.
Artikel Selanjutnya Menag Usul Biaya Haji 2024 Simbol Rupiah 105 Juta
Sumber : CNBC
GIPHY App Key not set. Please check settings