Menu
in

Lembur PNS: Pembaruan Keseimbangan atau Penyelewengan?

Definisi kerja lembur sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.05/2009 adalah segala pekerjaan yang mana harus dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada waktu-waktu tertentu dalam luar waktu kerja sebagaimana ditetapkan pada tiap-tiap instansi kemudian kantor pemerintah. Secara sederhana, lembur dapat dimaknai sebagai kegiatan atau pekerjaan yang dimaksud diadakan dalam luar jam kerja.

Secara harfiah pekerjaan lembur diadakan apabila benar-benar dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan rutin yang digunakan harus cepat diselesaikan atau mendesak, namun tidaklah dapat diselesaikan pada jam kerja. Karena sifatnya mendesak maka pekerjaan lembur yang dijalankan yang dimaksud harus jelas jenis pekerjaan yang digunakan dilaksanakan kemudian terdapat hasil atau output yang digunakan akan dicapai.

Besaran uang lembur sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 ditentukan sesuai dengan golongannya, yaitu untuk golongan I sebesar : 13ribu, golongan II : 17ribu, golongan III : 20ribu lalu golongan IV : 25ribu per orang per jam. Selain itu juga mendapat tambahan uang makan lembur untuk golongan I lalu II sebesar 35 ribu, golongan III : 37ribu dan juga golongan IV : 41ribu per orang per hari.

Pengalokasian dana lembur dituangkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Negara dengan kategori jenis Belanja Pegawai. Besaran pagu dana lembur di DIPA Kementerian/Lembaga Negara sangat variatif.

Adanya uang lembur bagi kalangan PNS memang sebenarnya dirasa sangat membantu meninggikan pendapatan PNS. Seorang PNS dituntut untuk melakukan kerja tambahan dalam luar jam kerja normal untuk mendapatkan beberapa jumlah tambahan uang lembur. Permasalahan yang tersebut timbul apakah lembur yang mana dilaksanakan telah lama benar-benar sesuai dengan aturan yang mana berlaku atau lebih lanjut konkretnya sesuai dengan hakikat dari pekerjaan lembur itu sendiri.

Kenyataan di tempat lapangan sejumlah di tempat kalangan PNS yang melakukan pekerjaan lembur yang tersebut tidaklah semestinya atau fiktif. Artinya tiada ada pekerjaan yang mana dilembur namun dibuat rekayasa dengan menggelembungkan jam lembur. Dilihat dari nilai uangnya besarnya tidaklah seberapa namun dana lembur ini sangat rawan diselewengkan oleh PNS sendiri. Praktik-praktik semacam ini dianggap hal biasa untuk mendongkrak pendapatan PNS melawan nama kesejahteraan.

Sebagaimana termaktub di Undang-Undang (UU) No. 31 tahun 2009 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang digunakan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Pada beberapa instansi pemerintah uang lembur sudah ada menjadi semacam hak pegawai yang digunakan akan ditagih oleh pegawai, apabila tiada dibayarkan. Besarannya tiap pegawai mampu menerima antara Simbol Rupiah 600 ribu s.d Rupiah 1 jt tiap bulan. Dalam setahun tiap pegawai mampu menerima Simbol Rupiah 7,2 jt s.d Rupiah 12 Juta.

Kalau pada satu kementerian jumlah total pegawainya mencapai 10.000, berarti ada Mata Uang Rupiah 120 miliar uang negara yang dimaksud menguap untuk membayar lembur fiktif. Jumlah yang fantastis apalagi kalau ini terjadi di area semua kementerian/lembaga maka sanggup mencapai triliunan uang negara masuk ke kantong pribadi PNS.

Penyelewengan uang negara melalui lembur fiktif ini seolah menjadi hal yang digunakan lumrah. Modusnya dijalankan melalui rekayasa absensi kehadiran. Pegawai sebetulnya tak lembur, namun di dalam absensi terus-menerus dibuat ada kelebihan jam kerja, sehingga pegawai berhak berhadapan dengan biaya lembur. Dari sisi pengelolaan anggaran tentu pemborosan yang dimaksud luar biasa, belanja negara didistribusikan tak pada tempatnya.

Kalau menilik dari UU Anti Korupsi, maka jelas perbuatan yang mana merugikan keuangan negara dapat dikenakan hukuman pidana paling sedikit 4 tahun serta denda paling sedikit 200juta. Kenyataannya sangat sulit praktik lembur fiktif ini dibongkar akibat bukti peluncuran ada meskipun pegawai yang digunakan bersangkutan tidak ada hadir pada kantor.

Secara kasat mata ada juga pegawai yang benar-benar kerja lembur, namun jumlahnya juga tiada banyak. Banyak pegawai cuma sekedar numpang absen demi untuk mendapatkan uang lembur. Dana lembur seolah posisinya sudah ada disamakan dengan penghasilan rutin bulanan bagi pegawai, sehingga menjadi ada semacam tuntutan tidaklah tercatat baik bagi pegawai maupun bagi instansi pembayarnya.

Dari segi administrasi juga tak mudah untuk dijalankan pembuktian berhadapan dengan aktivitas pidana korupsi yang tersebut terjadi lantaran secara legal uang lembur bisa saja dibayarkan dan juga bukti ditulis dalam bentuk kelebihan jam lembur juga ada serta lengkap juga dibayarkan sesuai dengan mekanisme yang digunakan berlaku.

Perlu upaya-upaya yang tersebut sistematis lalu berkelanjutan untuk mengurangi pemborosan uang negara sebagai akibat adanya lembur fiktif. Pertama pemerintah perlu menghasilkan aturan teknis yang lebih lanjut tegas serta ketat terhadap pelaksanaan kerja lembur. Mekanisme yang berjalan selama ini dirasakan tak mengupayakan upaya pemberantasan korupsi, masih terdapat celah yang digunakan memungkinkan bagi pegawai atau pejabat negara untuk melakukan manipulasi uang lembur.

Penggantian absensi manual ke di absensi elektronik tak menunjukkan adanya pembaharuan yang digunakan signifikan terhadap upaya pencegahan lembur fiktif. Banyak pegawai mengakalinya dengan sekedar melakukan absen elektronik, namun tak ada pekerjaan lembur yang dilakukan.

Perlunya data pendukung selain absensi diperkenalkan misalnya print out hasil rekaman Closed Circuit Television (CCTV) pada jam-jam lembur untuk dijalankan kroscek dengan dokumen perintah lembur lalu absensi lembur. Rekaman CCTV ini perlu dilampirkan pada dokumen pengajuan lembur dan juga bisa jadi menjadi alat kontrol sangat efektif untuk memantau tingkat diperkenalkan pegawai pada ketika jam-jam yang digunakan dilemburkan.

Selain itu pejabat administrator yang dimaksud memerintahkan lembur juga harus selektif terhadap pekerjaan lembur yang akan dilaksanakan pegawai. Jika diperlukan sebaiknya ada permintaan tercatat tentang pekejaan yang digunakan akan dilemburkan dari pegawai dengan diketahui oleh pejabat setingkat pengawas, sehingga terdeteksi dengan jelas pekerjaan mendesak yang dimaksud harus dilemburkan pada hari yang yang dimaksud dilemburkan tersebut.

Untuk materi monitoring masing-masing Pejabat Pengawas juga diharuskan menghasilkan laporan tertoreh output yang tersebut dihasilkan terhadap pekerjaan lembur yang tersebut dilakukan.

Upaya kedua, pemerintah harus lebih banyak selektif pada mengalokasian dana lembur di DIPA. Perlu kajian yang lebih banyak mendalam efektifitas dana lembur terhadap kinerja pegawai.

Tingkat permintaan lembur masing-masing Kementerian juga perlu diukur dengan cermat dengan mengacu pada Analisa Beban Kerja (ABK) juga memperhitungkan hari-hari kemudian jam kerja efektif pada masing-masing instansi, sehingga didapatkan formula yang tepat seberapa besar tingkat keperluan dana lembur pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Ketiga, perlunya upaya berkelanjutan di melakukan penyertaan nilai-nilai integritas pada kalangan pejabat kemudian pegawai pemerintah. Perubahan pola pikir (mindset) pegawai di memperlakukan uang lembur dirasakan sangat penting untuk dilakukan. Pola pikir yang selama ini mengalami perkembangan bahwa uang lembur adalah penghasilan tetap memperlihatkan dan juga uang lembur adalah untuk kesejahteraan pegawai perlu diluruskan.

Internalisasi nilai-nilai integritas bisa jadi dijalankan melalui kegiatan-kegiatan sharing session atau sosialisasi anti korupsi pada lingkungan instansi pemerintah. Integritas menjadi hal utama bagi PNS di menjalankan tugas pokok sehari-harinya, dengan adanya internalisasi secara berkelanjutan diharapkan pola pikir PNS terhadap Uang Negara akan semakin baik.

Sumber: CNBC

Written by admin

Leave a Reply

Exit mobile version