Bahas Ini, Erick Thohir Rapat Bareng MenPANRB juga Menkominfo

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar kemudian Menteri Komunikasi dan juga Informatika Budi Arie Setiadi untuk mengkaji upaya perubahan struktural struktural Peruri agar siap berperan sebagai GovTech Indonesia.

“Rapat pagi ini dengan dengan MenPANRB juga Menkominfo mengeksplorasi perkembangan perubahan digital lewat Government
Technology (GovTech),” kata Erick melalui laman sosial media Twitter, Kamis (4/1).

Erick mengungkapkan, di pembahasan perkembangan infrastruktur ini akan diawali dengan terbentuknya satu portal digital untuk memfasilitasi berbagai layanan.

Dalam pertemuan yang disebutkan juga mengeksplorasi langkah-langkah rekrutmen lalu mobilitas talenta digital ke Peruri untuk menguatkan SDM yang mana akan berkontribusi di area GovTech Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kemudian Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menghadap Presiden Presiden Joko Widodo pada Istana Negara, Jakarta, hari terakhir pekan (29/12), untuk melaporkan akselerasi penyiapan regu digital pemerintah alias GovTech guna mengintegrasikan layanan digital nasional.

Anas mengatakan, Presiden baru semata meneken Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital lalu Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Di dalamya mengatur perihal percepatan Government Technology (GovTech).

“Kami sebagai koordinator pasukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melaporkan untuk Bapak Presiden mengenai percepatan penyiapan GovTech. Untuk pertama kalinya di sejarah sejak Indonesia merdeka, Indonesia akan berproses miliki layanan digital terpadu alias tiada terpisah-pisah seperti selama ini), layanan yang satu, dengan interoperabilitas yang tersebut baik, kemudian berorientasi ke user/citizen centric seperti dalam negara-negara yang mana menjadi benchmark,” jelasnya mengutip laman website resmi Kementerian PANRB.

Anas mengatakan, di tempat jajaran 20 besar negara dengan e-Government Development Index (EDGI), hampir semuanya miliki kelompok digital pemerintah alias GovTech yang tersebut bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital juga menciptakan standardisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan.

GovTech yang disebutkan menjalankan garis besar kebijakan dari kementerian pengampu digitalisasi, di tempat mana pada konteks Indonesia adalah Tim Sinkronisasi SPBE yang dimaksud berisi antara lain Menteri PANRB, Menteri Kominfo, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, lalu Mendagri.

Di Inggris misalnya, lanjut Anas, GovTech-nya bernama Government Digital Service, kemudian kementerian pengampunya Central Digital and Angka Office (CDDO). Mereka mengintegrasikan layanan digital belaka lewat satu akses melalui media Gov.UK.

“GovTech itulah yang mana memandu integrasi layanan digital, sehingga di area beberapa negara, dulu merek punya beratus-ratus sampai ribuan perangkat lunak layanan publik, sekarang ini hanya sekali tinggal belasan kemudian bahkan satu portal layanan saja,” sebutnya.

Anas menyatakan pada waktu ini rakyat dihadapkan dengan beragam layanan digital dari pemerintah. “Kalau pada Indonesia selama ini memang benar masih terpisah-pisah. Mau akses layanan A, maka downlod aplikasi mobile Kementerian A; lalu mau akses layanan B maka harus download aplikasi mobile B. Pengisian data berulang, belum ada interoperabilitas data yang dimaksud baik sehingga pengguna itu kesulitan. Hal ini yang dimaksud Presiden ingin agar semua simpel juga memudahkan rakyat,” papar Anas.

“Melalui GovTech, hal ini kedepannya tak akan lagi terjadi sebab akan disatukan sehingga bukan lagi bertumpuk,” imbuhnya.

Penugasan GovTech, papar Anas, diberikan terhadap Organisasi Umum Percetakan Uang RI atau Perum Peruri. GovTech akan fokus pada mengintegrasikan sistem serta program digital prioritas yang mana mengutamakan keperluan masyarakat. “GovTech tak akan mengambil alih, melainkan membantu instansi penanggung jawab layanan dan juga sebagai jaminan keberlanjutan digitalisasi pemerintah,” papar Anas.

Berjalannya GovTech ini telah dilakukan didukung oleh berbagai fondasi kebijakan, antara lain Perpres SPBE, Perpres Arsitektur SPBE, Perpres Satu Fakta Indonesia, dan juga UU Pelindungan Informasi Pribadi. Selain itu juga terdapat fondasi tata kelola melalui Tim Kerjasama SPBE Nasional juga Arsitektur SPBE Nasional.

Penyelenggaraan GovTech ini diharapkan dapat meningkatkan peringkat e-Government Development Index (EGDI) Indonesia. Disampaikan, 20 negara dengan peringkat terbaik EGDI mempunyai GovTech yang menjadi fondasi di meningkatkan layanan pemerintah lalu mempercepat perkembangan nasional.

“Peringkat EGDI Indonesia sudah naik dari 103 ke 88, lalu sekarang di tempat peringkat 77. Kami yakin dengan adanya GovTech maka peringkat EGDI Indonesia akan naik sebab akan ada metamorfosis lalu percepatan di integrasi layanan pemerintah,” pungkasnya.

Artikel Selanjutnya Erick Sebut Ada yang Cemburu Soal Gaji Karyawan, Kenapa?

Sumber : CNBC